MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar mematangkan sinergi program Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial melalui kegiatan Desk IAD. Kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan dukungan lintas perangkat daerah dalam pengembangan kawasan sekaligus memperkuat manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung Kamis, (24/09/2026), berlangsung di Klinik Perencanaan Bapperida Kabupaten Banjar.
Acara diikuti undangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, DPRKPLH, Bapperida Kabupaten Banjar, serta Camat Sungai Pinang dan Camat Paramasan. Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan program ekonomi, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan lingkungan dalam satu arah pembangunan kawasan.
Fungsional Perencana Muda Bidang Ekonomi, Irma Vidya, menjelaskan bahwa kegiatan Desk IAD menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai rencana dukungan perangkat daerah terhadap pengembangan kawasan Perhutanan Sosial. Melalui pembahasan bersama, setiap sektor dapat memetakan bentuk intervensi sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga pengembangan potensi desa, usaha masyarakat, infrastruktur, pariwisata dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara lebih terarah dan saling mendukung.
Kegiatan juga didampingi Fungsional Perencana Muda lainnya diantaranya Gusti Rizki Azhari dan Dewi Sari serta staf Bidang Ekonomi, Rezza, dengan pembahasan diawali dari sektor pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa. DPMD merencanakan dukungan pada 2026–2030 melalui fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penetapan potensi unggulan desa, pembinaan BUMDes dan penguatan kerja sama dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kemitraan KUPS dan BUMDes juga diarahkan agar hasil produksi masyarakat dapat terserap melalui mekanisme kerja sama yang disepakati dan diusulkan melalui forum perencanaan desa.
Pembahasan terkait lainnya peningkatan nilai tambah produk dan penguatan sektor pertanian serta pariwisata. DKUMPP menyiapkan dukungan berupa peningkatan kualitas pengolahan, standardisasi, sertifikasi legalitas usaha, pelatihan pascapanen hasil hutan bukan kayu, hingga perluasan akses pasar. Sementara Dinas Pertanian memfokuskan program pada peningkatan kapasitas petani, penguatan penyuluhan, pembinaan petani pekebun, demplot padi nutrizing, pengolahan lahan tanpa bakar dan pemberdayaan tradisi agraris. Di sektor pariwisata, pengembangan diarahkan pada potensi wisata alam, agrowisata, edukasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Pembahasan selanjutnya mencakup dukungan infrastruktur dan lingkungan untuk menopang keberlanjutan kawasan. DPUPRP menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah akses jalan serta pembangunan jembatan, sedangkan DPRKPLH mengarahkan program pada fasilitasi legalitas Masyarakat Hukum Adat, tata kelola lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah berbasis desa.
Melalui Desk IAD ini, diharapkan seluruh rencana lintas sektor dapat semakin terintegrasi sehingga potensi Perhutanan Sosial mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan usaha desa, pengembangan produk lokal dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)