MARTAPURA – Dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan 13 Program Unggulan Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Unggulan pada Selasa (28/7/2026) di Aula Bauntung Bapperida Kabupaten Banjar. Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang PPE sekaligus Fungsional Perencana Madya, Mujahid, serta diikuti oleh seluruh bidang yang membina SKPD mitra pelaksana program unggulan sebagai bagian dari penyusunan laporan Semester I Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Mujahid menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk mengukur sejauh mana capaian setiap program unggulan kepala daerah telah direalisasikan sampai dengan bulan Juni 2026. Hasil monitoring tidak hanya menjadi laporan berkala kepada pimpinan daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan langkah percepatan pada semester berikutnya. Mengingat pelaporan dilaksanakan dua kali dalam setahun, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyajikan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada kesempatan tersebut, Mujahid memaparkan bahwa proses pengumpulan data masih menghadapi beberapa tantangan karena masih terdapat indikator yang belum terisi secara lengkap. Surat permintaan data telah disampaikan kepada seluruh SKPD melalui bidang mitra, namun masih diperlukan tindak lanjut agar seluruh capaian program dapat terdokumentasi secara utuh.
"Forum monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk mengonfirmasi capaian setiap indikator program unggulan sekaligus melengkapi data yang masih kosong sehingga laporan Semester I dapat menggambarkan kondisi riil pelaksanaan program di lapangan," jelas Mujahid.
Lebih lanjut, Mujahid mencontohkan salah satu pembahasan pada Program Unggulan Banjar Sigap, khususnya indikator bantuan asupan makanan bagi bayi dan anak. Hingga Juni 2026 realisasinya baru mencapai 15,79 dari target 90, sehingga memerlukan perhatian bersama untuk memastikan validitas data sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Selain itu, indikator persentase anak penerima MBG masih belum memiliki data sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan sebagai sekretariat program.
Melalui diskusi yang berlangsung dinamis, setiap bidang yang mengampu SKPD mitra memaparkan perkembangan capaian program unggulan yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagai indikator yang masih kosong, belum sesuai, maupun memerlukan klarifikasi dibahas secara bersama dan akan dikalrifikasikan dengan SKPD pengampu kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan perangkat daerah dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Forum juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing SKPD sekaligus merumuskan langkah percepatan penyelesaian data.
Hasil rapat menyepakati bahwa seluruh bidang segera menindaklanjuti data yang belum lengkap melalui koordinasi intensif dengan SKPD mitra, termasuk melakukan konfirmasi terhadap indikator-indikator yang masih memerlukan pembilang, penyebut, maupun data capaian layanan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan Semester yang akurat dan komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah.
Melalui monitoring dan evaluasi ini diharapkan pelaksanaan 13 Program Unggulan Kabupaten Banjar dapat terus terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.(Ione/Brigade Bapperida)