Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Dorong Penguatan Tata Kelola Pembangunan Berbasis Risiko

GAMBUT – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat tata kelola pembangunan daerah dengan mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam setiap proses pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar di William Tandiono, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026).

Workshop dibuka secara simbolis oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea. Kegiatan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Agus Sutaryat sebagai narasumber.

Kegiatan diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kepala perangkat daerah, serta unsur perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Banjar. Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat kemampuan perangkat daerah dalam mengenali dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menegaskan bahwa tidak ada proses pembangunan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Risiko dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, sehingga pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk mengenali potensi permasalahan sejak awal dan menyiapkan langkah pengendalian yang tepat.

“Manajemen risiko tidak boleh berhenti pada penyusunan register risiko. Register harus menjadi instrumen pimpinan dalam mengambil keputusan dan memastikan pengendalian, sehingga pemerintahan semakin antisipatif, terukur, dan berbasis risiko,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, manajemen risiko harus memiliki hubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah dan sasaran pembangunan. Dengan demikian, risiko yang telah diidentifikasi tidak hanya dicatat, tetapi menjadi dasar untuk menentukan tindakan, memperkuat pengendalian, serta menjaga agar program dan kegiatan tetap berada pada jalur pencapaian target.

“Oleh karena itu, manajemen risiko perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah,” tutur Yudi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kegagalan sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Banjar Hj. Anna Rosida Santi selaku Ketua Pelaksana menjelaskan, workshop digelar untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada pimpinan perangkat daerah mengenai kebijakan, urgensi, serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Adapun tujuan kegiatan adalah mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta pembangunan daerah,” jelas Anna. Ia menegaskan, manajemen risiko harus ditempatkan sebagai instrumen kerja untuk mengantisipasi hambatan dan memastikan kinerja pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar Ikhwansyah, Ayi Riyanto menekankan bahwa pengelolaan risiko perlu dilakukan secara terstruktur, mulai dari identifikasi, analisis, penentuan respons, hingga pemantauan. Setiap risiko yang ditemukan harus diikuti dengan langkah pengendalian yang jelas agar tidak berhenti sebagai catatan administratif.

Ayi juga menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses bisnis dan tujuan organisasi. Menurutnya, keberhasilan penerapan sangat dipengaruhi oleh peran pimpinan dalam memastikan setiap perangkat daerah menjalankan pengelolaan risiko secara konsisten dan menjadikannya bagian dari proses kerja sehari-hari.

Pada kesempatan yang sama, Yudi Andrea turut memaparkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya sadar risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Komitmen pimpinan menjadi fondasi agar manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas unit atau pejabat tertentu. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengenali risiko sejak tahap awal, menetapkan mitigasi, serta memastikan pengendalian berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Agus Sutaryat mengangkat strategi akselerasi manajemen risiko pemerintah daerah dengan mendorong perubahan paradigma dari formalitas administrasi menuju praktik pemerintahan yang nyata. Risiko harus diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penetapan pemilik risiko, langkah mitigasi, indikator keberhasilan pengendalian, dan pemantauan secara berkala. Materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas pengalaman dan tantangan peserta dalam penerapan manajemen risiko di perangkat daerah masing-masing.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam mengawal pembangunan. Pendekatan berbasis risiko diharapkan membuat pemerintah lebih siap menghadapi ketidakpastian, mampu mengambil keputusan secara terukur, serta mencegah berbagai potensi hambatan sebelum berdampak terhadap pencapaian sasaran. Pada akhirnya, penguatan manajemen risiko diarahkan untuk memastikan setiap program pembangunan tidak sekadar selesai secara administratif, tetapi menghasilkan kinerja dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)