DUKUNG PEMERINTAHAN BERSIH, BAPPERIDA HADIRI SOSIALISASI ANTIKORUPSI
MARTAPURA –Bapperida Kabupaten Banjar melalui Kepala Badan Anna Rosida Santi hadiri langsung kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/4/2026) siang.
Turut Hadir pula Wakil Ketua DPRD H Irwan Bora, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Banjar.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi yang menegaskan pentingnya kegiatan tersebut sebagai langkah strategis membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moral, integritas, dan komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen penuh dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi melalui berbagai langkah konkret. Di antaranya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung integritas individu dari setiap aparatur.
Lebih lanjut, Habib Idrus mengajak seluruh pimpinan DPRD dan kepala perangkat daerah untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD H Irwan Bora menyambut baik kehadiran para narasumber dari KPK Republik Indonesia serta Penyuluh Antikorupsi Kalimantan Selatan. Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta, sehingga Kabupaten Banjar benar-benar terbebas dari praktik korupsi dan gratifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar tetap kompak dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di daerah.
Dari sisi narasumber, Kasatgas Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Mita Koto, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memperbanyak jumlah Penyuluh Antikorupsi. Menurutnya, korupsi merupakan ancaman sistemik yang dapat menghambat kemajuan daerah dan merampas hak masyarakat, sehingga pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting.
Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait bentuk-bentuk tindak korupsi, strategi pencegahan, serta mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Sosialisasi menghadirkan Analis TPK Ahli Madya ACLC Nurtjahyadi yang didampingi Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Kalimantan Selatan M Mujiburrahman.
Diharapkan, kegiatan ini mampu mendorong lahirnya budaya integritas yang kuat dan menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah percontohan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Ione/Brigade Bapperida)