BPKP ASISTENSI PENCEGAHAN KORUPSI DI BAPPERIDA BANJAR

MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Banjar menjadi sampel dalam kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bauntung pada Rabu (7/4/2026) siang dan diikuti jajaran Sekretariat serta Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE).

Kegiatan asistensi dihadiri langsung Sekretaris Bapperida Hanafi bersama Kepala Bidang PPE Mujahid, didampingi Kasubbag Perencanaan dan sejumlah Fungsional Ahli Muda. Kehadiran BPKP dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pendampingan sekaligus menggali berbagai potensi kerawanan yang dapat memicu terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Asistensi dilakukan melalui wawancara langsung oleh perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Ahmas Adrean Pratama. Dalam sesi tersebut, berbagai aspek pengendalian internal dibahas secara mendalam, mulai dari sistem pengawasan, pola koordinasi antarbidang, hingga langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan BPKP yakni masih lemahnya penyampaian informasi dan sosialisasi aturan di sejumlah SKPD. Kondisi tersebut dinilai sering menimbulkan ketidaktahuan terhadap kebijakan maupun regulasi yang berlaku, sehingga berdampak pada terjadinya kesalahan administrasi hingga pengembalian uang ke kas daerah. Menurut BPKP, persoalan tersebut harus segera diperbaiki agar tidak berkembang menjadi potensi pelanggaran yang lebih serius.

BPKP juga menekankan pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan korupsi. Sosialisasi, menurut mereka, tidak harus selalu dilakukan dalam forum resmi atau kegiatan besar. Penyampaian informasi sederhana yang diselipkan dalam apel pagi ataupun rapat internal dinilai sudah cukup efektif, selama dilakukan secara rutin dan konsisten.

Sekretaris Bapperida Kabupaten Banjar, Hanafi, menyambut baik kegiatan asistensi tersebut. Menurutnya, pendampingan dari BPKP menjadi masukan penting bagi perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap seluruh pegawai dapat semakin memahami aturan dan prosedur kerja sehingga potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.

Sementara itu, Kabid PPE Mujahid menilai asistensi tersebut memberikan banyak wawasan baru terkait penguatan pengendalian internal di lingkungan kerja. Ia berharap hasil pendampingan dari BPKP dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan bagi Bapperida ke depan, terutama dalam membangun budaya kerja yang disiplin, tertib administrasi, dan berorientasi pada pencegahan korupsi secara menyeluruh.(Ione/Brigade Bapperida)