BAPPERIDA BANJAR DORONG OPTIMALISASI PENYERAPAN DANA DAK

MARTAPURA – Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bapperida melaksanakan Rapat Evaluasi Dana DAK Triwulan I Tahun 2026, Selasa, 19 Mei 2026, di Aula Bauntung Bapperida Banjar. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bapperida Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rosida Santi, didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE), Mujahid.

Rapat dihadiri sejumlah peserta dari berbagai perangkat daerah terkait, tim APIP, unsur teknis pengelola DAK fisik dan nonfisik, pejabat perencana, pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta perwakilan instansi yang menangani pelaksanaan program DAK di Kabupaten Banjar. Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Dalam sambutannya, Hj. Anna Rosida Santi menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan DAK perlu dilakukan secara berkala agar berbagai kendala dan permasalahan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Menurutnya, forum evaluasi tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga ruang bersama untuk memperkuat sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti bahwa alokasi DAK setiap tahun cenderung mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal.

“Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Kesiapan data, ketepatan administrasi, serta optimalisasi penyerapan anggaran menjadi hal penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan maksimal dan daerah tetap memiliki peluang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Anna.

Dalam pemaparannya, Mujahid menjelaskan mekanisme penyaluran Dana DAK Tahun 2026 yang terdiri dari beberapa tahapan dengan persyaratan readiness criteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah. Ia juga menyampaikan bahwa progres pelaksanaan DAK nonfisik pada Triwulan I menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada sektor pendidikan. Sementara itu, penyaluran DAK fisik masih menunggu petunjuk teknis pencairan dari Kementerian Keuangan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, tim APIP JUGA mengungkapkan bahwa review terhadap DAK fisik bidang PUPR, khususnya sanitasi, jalan, dan air bersih, telah dilakukan dan sebagian kegiatan dinyatakan siap untuk proses pencairan. Namun demikian, masih terdapat kendala administrasi dan juknis pencairan dari pemerintah pusat. Tim APIP juga menekankan pentingnya pengendalian time schedule pelaksanaan kegiatan agar tidak berdampak terhadap keterlambatan pekerjaan maupun penyerapan anggaran daerah.

Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan ketepatan administrasi, serta mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai kendala teknis di lapangan.

Evaluasi Triwulan I ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK Tahun 2026 sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)