MASYARAKAT SEJAHTERA, PENENTU SUKSESNYA SEBUAH PROGRAM

MARTAPURA– Bupati Banjar H Khalilurrahman menutup rangkaian kegiatan tahunan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 (Musrenbang ) di laksanakan di Mahligai Sultan Adam Martapura, Rabu (4/4). Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Selama 9 hari diisi dengan pembahasan yang alot, tanggal 20 Maret 2018 pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2018, dilanjutkan tanggal 21 sampai dengan 29 Maret secara paralel dilaksanakan pembahasan usulan program dan kegiatan SKPD sekaligus mempertajam renstra SKPD masing-masing, pembahasan berlangsung alot dan intensif. Persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah terletak pada proses menentukan pilihan-pilihan program kegiatan yang prioritas untuk didahulukan pelaksanaan pembangunannya. Disisi lain dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya, terutama sumberdaya pendanaan.

Bupati Banjar meminta hasil dari musrenbang RKPD ini selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme penyusunan anggaran, besar atau kecilnya anggaran bukan sebagai penentu suksesnya sebuah program kegiatan tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar dampak dan nilai manfaat terhadap hasil pembangunan dari program kegiatan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”ucap Bupati.

Ia juga berharap, ada pembahasan teknis, pendalaman, dan penajaman antar satuan kerja terkait serta koordinasi intensif dengan mempaduserasikan antara aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan ketersediaan dana pembangunan. Hasil akhirnya, menghasilkan program kegiatan prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat.

“Program yang diusulkan harus anggaran berbasis kinerja dan ada keseimbangan antara belanja publik dengan belanja aparatur serta belanja langsung dengan belanja tak langsung yang lebih proporsional,” tambahnya.

Sementara Kepala Bappelitbang Banjar Hary Supriadi mengatakan, usulan kegiatan harus lebih cermat agar tidak terjadi kesalahan. SKPD juga harus bersiap dengan penerapan sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, dan e-kinerja dengan penerapan standar berdasar SHBJ, ASB, SB dalam penganggaran. SKPD juga didorong menciptakan inovasi program dan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.

“Semoga penggunaan anggaran publik semakin efektif dan efisien  untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat” tambahnya. (Humas/ADB/Bapelitbang)